Peraturan – Peraturan Terkait Surat Keterangan Asal – SKA

Berikut ini adalah Peraturan – Peraturan terkait Surat Keterangan Asal (SKA). Peraturan-peraturan terkait SKA tersebut berupa Peraturan Menteri Perdagangan dan Keputusan Menteri Perdagangan yang menjadi acuan dan payung hukum dalam proses penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Barang dari Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut juga dapat dilihat pada : http://e-ska.kemendag.go.id/home.php/home/rules

Peraturan Tentang Penerbitan SKA

  1. Permendag No. 71 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules Of Origin Of Indonesia) Dan Ketentuan Penerbitan Dokumen Keterangan Asal UntukBarang Asal Indonesia Dalam Asean Trade In Goods Agreement (Persetujuan Perdagangan Barang Asean)
  2. Permendag No 63 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Asal Barang (Rules Of Origin) Dan Keterntuan Penerbitan SKA Untuk Barang Asal Indonesia Dalam Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia)
  3. Permendag No 62 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Asal Barang (Rules Of Origin) Dan Keterntuan Penerbitan SKA Untuk Barang Asal Indonesia Dalam ASEAN-Hongkong, China Free Trade Agreement (Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hongkong, Republik Rakyat Tiongkok)
  4. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia
  5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia
  6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia
  7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia
  8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pembuatan Deklarasi Asal Barang (Origin Declaration) Untuk Barang Ekspor Asal Indonesia
  9. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 465 Tahun 2020 Tentang Penetapan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal
  10. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 466 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal.
  11. KMK Nomor 146 Tentang Satuan Ekspor dan Impor
  12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules Of Origin Of Indonesia)
  13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77/M-Dag/Per/10/2014 Tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules Of Origin Of Indonesia
  14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembayaran Negara Atas Penerbitan Surat Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia Secara Elektronik
  15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembayaran Negara Atas Penerbitan Surat Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia Secara Elektronik

Peraturan Lainnya Terkait Penerbitan SKA

  1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Ketentuan Umum Dibidang Ekspor
  2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Barang Dilarang Ekspor
  3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan
  4. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan
  5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan
  6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan